Bapemperda DPRD Toba Sampaikan Hasil Pembahasan Dengan Eksekutif Terhadap RPJMD

Monday, 11 August 2025 - 17:54

Setelah melakukan pembahasan dengan eksekutif terkait dengan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba tahun 2025-2029, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Toba menyampaikan puluhan saran dan pendapat dalam menyusun Ranperda dimaksud. Saran dan pendapat ini disampaikan pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Toba pada Senin (11/8/2025) dengan agenda menyampaikan Laporan Bapemperda DPRD Toba terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Adapun beberapa saran dan masukan yang disampaikan diantaranya;

1. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 telah memperhatikan kaidah-kaidah sebagaimana yang diamanahkan

dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, namun masih ada perlu dilakukan revisi baik terhadap sistematika

penulisan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta permasalahan

dan isu-isu strategis yang belum tersinkronisasi dengan baik data yang disajikan dengan fakta pelaksanaan dilapangan.

2. Diharapkan agar 'Visi Toba Mantap 2029 yaitu Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya' sebaiknya bukan hanya sebatas slogan dan formalitas semata, namun diharapkan dapat diukur secara objektif dengan adanya dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Toba, maka pembangunan di pemerintahan Kabupaten Toba dapat terwujud sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Penyusun RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 diharapkan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat memperhatikan 5 program prioritas kepala daerah yang merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpillih kepada masyarakat Kabupaten Toba, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan tetap memperhatikan rasionalitas kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan potensi kemampuan keuangan daerah, serta melakukan upaya-upaya untuk

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan sumber anggaran lainnya.

4. Bahwa salah satu program kegiatan perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Toba yaitu pengembangan kawasan terpadu yang direncanakan di Desa Siboruon Kecamatan Balige, disarankan agar benar-benar melakukan observasi dan pengecekan kualitas lahan di seluruh Kabupaten Toba, sehingga komoditi unggulan seperti padi, jagung, bawang merah yang akan dikembangkan terlebih dahulu membuat fileproyek penanaman komoditi unggulan secara professional dan dengan

pengawasan yang maksimal agar dikemudian hari dapat menjadi acuan pola tanam bagi para petani Kabupaten Toba.

5. Diharapkan kepada perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Toba agar mengkaji ulang penggunaan Alsintan yang tersedia di Kabupaten Toba. Program bantuan alat mesin pertanian memang dibutuhkan kelompok tani di Kabupaten Toba, namun sangat perlu diperhitungkan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan oleh Alsintan tersebut tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dalam peningkatan hasil pertanian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data yang kami peroleh Tahun Anggran 2024 jumlah PAD dari pengadaan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Toba mencapai Rp.124.584.500,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sementara pemeliharaan yang dikucurkan mencapai Rp. 1.000.000,000,- (satu

biaya mil yar rupiah).

6. Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia, oleh karena itu pelayanan kesehatan menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Toba, seperti pemenuhan fasilitas rumah sakit dan fasilitas Puskesmas disemua Kecamatan, penempatan tenaga medis meliputi dokter umum, dokter spesialis, bidan maupun perawat disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan. Dengan penempatan tenaga medis yang kompeten dan terdistribusi secara merata, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Toba.

7. Diharapkan adanya koordinasi yang efektif antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk & KB melalui program Keluarga Berencana (KB) sangat penting dalam upaya

penanggulangan stunting. Dalam hal ini Dinas Kesehatan berfokus pada pemberian gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, suplemen gizi, dan edukasi mengenai gizi seimbang kepada ibu hamil dan balita, sementara Dinas KB dapat berperan

dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi yang tepat, kehamilan yang sehat yang semuanya berkontribusi dan dan perencanaan

bermuara pada pencegahan dan penurunan angka stunting.

8. Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam mensingkronkan data-data dinas penerima BPJS khususnya penerima bantuan iuran (PBI) sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan layanan kesehatan dapat diakses dengan baik, dan sebaliknya Dinas Sosial berperan memverifikasi dan menvalidasi data

penerima bantuan, dan melakukan perbaikan sistem pendataan secara maksimal sehingga bisa didapatkan kependudukan yang valid dan lengkap serta menghapus data peserta PBI yang sudah tidak layak menerima dan mengganti dengan peserta yang tidak mampu dan miskin.

9. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba agar melakukan pemetaan kebutuhan guru diseluruh Kecamatan di

Kabupaten Toba serta merancang kebijakan yang efektif untuk pemerataan dan pendistribusian guru-guru sesuai dengan jumlah penduduk di satu kecamatan, dan bagi para guru yang bersedia mengabdi dan mengajar di daerah terpencil agar diberikan tambahan peningkatan kesejahteraan guru melalui insentif, tunjangan khusus dan fasilitas lainnya.

10. Dalam peningkatan kualitas SDM para guru baik ditingkat SD maupun ditingkat SMP, diharapkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba agar menyusun program kegiatan melalui pelatihan-pelatihan, dan profesional keahlian pendidikan secara berkelanjutan, dan harapan agar masyarakat setempat juga terlibat dalam mendukung dan mensukseskan upaya pemerataan pendidikan

termasuk dalam penyaluran dana pendidikan dan kualitas sekolah.

11. Diharapkan perangkat daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba dapat mendorong pengembangan

olahraga di daerah melalui berbagai program pembinaan atlet dan pengembangan fasilitas olahraga seperti pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Toba, diminta kepada perangkat daerah terkait agar mengkomunikasikan dan sekaligus berkoordinasi tentang langkah-langkah dalam rangka pengajuan permohonan pengusulan pembangunan stadion ke Kementerian Pendidikan dan Olahraga

Republik Indonesia.

12. Dalam rangka pengembangan peningkatan kepariwisataan Kabupaten Toba sampai saat ini kami menilai belum terlaksana dengan maksimal, dalam hal ini kami menyoroti banyak program kegiatan dan pembangunan infrastruktur dibidang kepariwisataan tidak berfungsi, seperti pembangunan gedung di Lumban Pea yang terbengkalai dengan anggaran fantastis, untuk itu diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Toba agar secepatnya memfungsikan bangunan dimaksud, dan selanjutnya diharapkan agar kantor Dinas Pariwisata menempati gedung baru yang berlokasi di desa Lumban Pea Kecamatan Balige.

13. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Toba agar lebih berinovasi dengan mengadakan even-even yang dapat menarik

wisatawan terutama dimasa-masa libur nasional dan libur sekolah, dimana selama ini pelaksanaan even di Kabupaten Toba

terkesan dipaksakan dan bahkan cenderung tidak menarik daya minat wisatawan ke Kabupaten Toba, untuk itu ke depan Dinas

Pariwisata menyusun dan merencanakan program-program kegiatan lebih menyentuh kepada masyarakat Kabupaten Toba.

14. Legislatif memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan infrastruktur, melalui pengawasan yang baik DPRD dapat memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan secara umum dalam

pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan oleh Dinas PUTR, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, hal ini dapat diwujudkan dan tergantung pada pemborong yang berkompenten, oleh karena itu perangkat daerah terkait perlu yang memastikan bahwa pemborong yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik.(MC Toba)